JAKARTA, JPMN – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, telah mengajukan permohonan praperadilan atas status tersangka yang disematkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi. Langkah hukum ini dilakukan Sahbirin setelah dirinya dijadikan tersangka bersama enam orang lainnya oleh KPK.
Permohonan praperadilan tersebut didaftarkan pada Kamis, 10 Oktober 2024, dengan nomor perkara 105/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL. Klasifikasi perkara ini adalah mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka. Sidang perdana praperadilan ini akan digelar pada Senin, 28 Oktober 2024, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. “Penetapan hari sidang pertama: Senin, 28 Oktober 2024,” ujar Djuyamto, Humas PN Jakarta Selatan pada Jumat, 11 Oktober 2024. Sidang ini akan dipimpin oleh hakim tunggal Afrizal Hady dengan Panitera Pengganti Komar.
Kasus Suap dan Gratifikasi
Sahbirin Noor ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK setelah tim penindakan KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Minggu, 6 Oktober 2024. Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menjelaskan bahwa penetapan status tersangka ini didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. “Telah dilakukan ekspos pimpinan dan disepakati atas peristiwa tersebut, telah ditemukan bukti permulaan yang cukup,” kata Ghufron dalam konferensi pers di Kantor KPK, Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024.
Dalam operasi tersebut, tim KPK mengamankan barang bukti berupa uang tunai lebih dari Rp10 miliar. Kasus yang sedang diusut terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di Kalimantan Selatan. Meski demikian, hingga saat ini KPK hanya menahan enam orang, sementara Sahbirin belum ditahan. “KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap 6 tersangka untuk 20 hari, terhitung mulai tanggal 7 hingga 26 Oktober 2024,” ungkap Ghufron.
Daftar Tersangka dan Tuduhan Hukum
Keenam orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK terdiri dari empat penerima suap dan dua pemberi suap. Keempat tersangka penerima suap tersebut adalah:
- Ahmad Solhan (Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan).
- Yulianti Erlynah (Kabid CK, Dinas PUPR Kalimantan Selatan).
- Ahmad (bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang/fee).
- Agustya Febrt Andrean (Plt. Kabag Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan).
Sedangkan dua tersangka pemberi suap adalah:
- Sugeng Wahyudi (Swasta).
- Andi Susanto (Swasta).
Para penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Sementara para pemberi suap dikenai pasal 5 ayat 1 huruf a/b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dengan gugatan praperadilan yang diajukan, Sahbirin Noor berharap dapat menggugurkan status tersangkanya. Sidang yang akan segera digelar menjadi sorotan publik, mengingat posisi strategis Sahbirin sebagai Gubernur Kalimantan Selatan serta besarnya nilai suap dan gratifikasi yang terungkap dalam kasus ini.
