Subang, JPOL- Pendapatan Asli Daerah (PAD, red) dan Dana Bagi Hasil (DBH, red) dari pemerintah pusat kurang, membuat Pemerintah Kabupaten Subang meradang. Devisit anggaran berjalan hingga mencapai Rp 185 Milyar, tidak akan terpenuhi.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda, red) Kabupaten Subang, Dadang Darmawan, kepada jabarpublisher.co.id, Rabu (10/8/2022) mengatakan, potensi “hilang” Pendapatan, berasal dari dana Transfer pusat.
“Dana Transfer pusat berupa DBH (Dana Bagi Hasil, red) dan DAU (Dana alokasi umum, red), Nilainya tidak bisa kita prediksi, hanya Nilainya tidak akan tercapai dengan rencana pendapatan,” ujar Dadang.
Menurut Dadang upaya untuk mendapatkan dana dari pusat sudah dilakukan berbagai upaya, diantaranya melakukan pertemuan dengan Dirjen Bina keuangan.
“Kami juga sudah ke Kementerian keuangan, hasilnya tidak sesuai dengan yang diperkirakan, yang direncanakan di KUA PPAS 2022,” ujar Dadang dengan mimik kecewa.
Sementara dari Pendapatan Daerah juga, menurut Dadang, nilainya tidak akan tercapai dari target 6ang ditetapkan. “Nilainya mencapai Rp 90 milyar sampai Rp 100 milyaran,” tambahnya.
Menurut Dadang, target pendapatan daerah untuk tahun 2022, sebesar Rp 350 milyar, namun kemungkinan yang akan didapat dikisahkan Rp 260 milyaran.
“Itu sudah upaya sangat maksimal,” tegasnya.
Di tempat berbeda, Kepala bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang, Asep Saeful jaman, mengatakan, imbas dari tidak masuknya target pendapatan, membuat Pemkab Subang tidak dapat melakukan perubahan anggaran tahun 2022.
“Secara kebijakan, Bupati Subang telah melayangkan surat kepada Legislatif, lewat Ketua DPRD perihal tidak adanya anggaran perubahan pada tahun 2022 ini,” ujar Asep.
Penyebab tidak ada anggaran perubahan tersebut, menurut Asep, karena adanya devisit berjalan APBD Tahun Anggaran 2022, sebesar Rp 185 Milyar.
“Dari sini tentunya bisa dipahami, bahwa tidak ada potensi anggaran untuk membiayai Perubahan APBD 2022,” tambahnya.
Penulis: Bobi
Editor: @gusekoms
