Artikel, JPMN – Kesultanan Buton berdiri di Kepulauan Buton, bagian dari Sulawesi Tenggara. Daerah ini dahulu dikenal dengan kerajaan Buton yang kemudian beralih menjadi kesultanan, juga dikenal dengan nama Kesultanan Buton. Nama Buton sudah disebut dalam Sumpah Palapa oleh Gajah Mada dari Majapahit, menandakan sudah adanya hubungan jauh sebelum masa kesultanan.
Wilayah dan Bahasa
Ibu kota kesultanan ini berada di Baubau. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakatnya menggunakan berbagai bahasa lokal, termasuk Wolio, Cia-cia, Kulisusu, Kaumbeda, Moronene, dan Muna. Keberagaman bahasa ini menunjukkan kaya budaya yang ada di Buton.
Sistem Pemerintahan dan Agama
Kesultanan ini dipimpin oleh seorang sultan yang berperan sebagai pemimpin utama. Tiga dewan utama menopang pemerintahan kesultanan ini, yakni Sara Pangka (eksekutif), Sara Gau (legislatif), dan Sara Bitara (yudikatif), sebuah sistem pemerintahan yang sudah terbentuk sejak awal.
Sejarah Awal
Kesultanan ini bermula dari perkampungan kecil di Wolio, yang sekarang dikenal sebagai wilayah Kota Baubau. Terdapat empat wilayah kecil yang disebut Limbo: Gundu-gundu, Barangkatopa, Peropa, dan Baluwu. Setiap Limbo dipimpin oleh seorang pemimpin atau Bonto. Mereka bergabung membentuk komunitas bersama yang disebut Patalimbona, diprakarsai oleh kelompok Mia Patamiana yang terdiri dari Sipanjonga, Simalui, Sitamanajo, dan Sijawangkati, yang dipercaya berasal dari Semenanjung Tanah Melayu pada akhir abad ke-13.
Selain empat Limbo tersebut, terdapat kerajaan kecil lainnya, seperti Tobe-tobe, Kamaru, Wabula, Todanga, dan Batauga. Kerajaan-kerajaan kecil ini kemudian menyatukan diri membentuk kerajaan baru, yakni kerajaan Buton. Pada tahun 1332, seorang perempuan bernama Wa Kaa Kaa diangkat menjadi raja pertama. Hubungan kerajaan ini dengan kerajaan Majapahit tercatat dalam Kakawin Nagarakretagama karya Mpu Prapanca.
Kedatangan Islam
Islam masuk ke wilayah Buton melalui ulama Sayid Jamaluddin al-Kubra yang diundang oleh Raja Mulae Sangia i-Gola pada 1412. Sekitar seratus tahun kemudian, Syeikh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman al-Fathani datang dari Johor dan berhasil mengajak Raja Buton keenam memeluk Islam sekitar tahun 1538.
Pengaruh Budaya Melayu dan Islam
Penduduk lokal menerima pengaruh Melayu yang cukup kuat, terlihat dalam penggunaan bahasa Melayu selain Wolio. Buton menjadi pusat pelayaran dan perdagangan, memungkinkan interaksi dengan berbagai wilayah. Meskipun kerajaan Islam ini didirikan oleh Sultan Halu Oleo, gelar pemimpin berubah menjadi Sultan Qaimuddin, yang berarti ‘pendiri agama.’
Sistem Pemilihan Pemimpin
Tidak seperti kerajaan lain, kesultanan Buton memiliki sistem pemilihan pemimpin yang berbeda. Kesultanan ini terbagi menjadi dua golongan utama, Kaomu dan Walaka. Golongan Walaka memilih pemimpin, sementara golongan Kaomu menyiapkan para calon yang layak memimpin. Sistem ini menekankan pada keahlian, bukan garis keturunan.
Golongan Walaka, keturunan Si Panjonga, bertanggung jawab mencari bibit-bibit pemimpin. Pemimpin pertama yang dipilih dengan sistem ini adalah Ratu Wa Kaa Kaa. Sistem ini mengedepankan ajaran Islam yang progresif, membagi kekuasaan menjadi tiga, yakni Sara Pangka sebagai eksekutif, Sara Gau sebagai legislatif, dan Sara Bitara sebagai yudikatif.
Prinsip Demokrasi dan Hukum
Majelis Sara berfungsi sebagai lembaga yang menjaga demokrasi di kesultanan ini. Hukum diberlakukan secara setara tanpa memandang pangkat, sehingga dari 38 sultan yang pernah berkuasa, 12 di antaranya pernah dihukum karena melanggar sumpah jabatan, termasuk hukuman mati.
Struktur Majelis Sara Buton
Majelis Sara terdiri dari 114 anggota yang terbagi dalam tiga fraksi:
- Fraksi rakyat: Berisi 30 menteri yang mewakili berbagai pemukiman.
- Fraksi pemerintahan: Meliputi Pangka, Bobato, dan Lakina Kadie.
- Fraksi agama: Diwakili pejabat lingkungan sarakidina atau sarana hukumu yang fokus pada keagamaan.
Kesultanan Buton memperlihatkan sistem politik yang unik dan maju pada masanya, berbasis ajaran Martabat Tujuh yang mengutamakan tasawuf, sementara hukum syariat tetap ditegakkan. Perundang-undangan ditulis dalam bahasa Wolio dengan huruf Arab, mirip dengan kerajaan Melayu lainnya. Namun, sejak kemerdekaan Indonesia, sistem penulisan ini berangsur-angsur menghilang.
Kesultanan Buton adalah salah satu contoh dari sistem pemerintahan tradisional yang berbeda dari kerajaan lainnya di Nusantara. Dengan nilai demokrasi yang kuat, hukum yang tegas, dan tata kelola pemerintahan yang teratur, kesultanan ini telah meninggalkan warisan budaya dan politik yang unik.
