Artikel, JPMN – Kerajaan Bone, yang dikenal dalam bahasa Bugis sebagai Akkarungeng ri Bone, terletak di barat daya Sulawesi, tepatnya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan area kekuasaan yang mencapai 2.600 km², kerajaan ini berpusat di Watampone dan menggunakan bahasa Bugis sebagai bahasa resminya, meskipun bahasa Makassar dan Mandar juga dipakai dalam interaksi sehari-hari.
Menurut catatan Attoriolong ri Bone dan Lontaraq Akkarungeng Sulsel, Bone mulai terbentuk ketika La Tenri Tompo membuka Bone dan menjadi leluhur hingga generasi Arung Palakka. Pembentukan kerajaan ini berawal dari kedatangan Tomanurung ri Matajang MatasilompoE yang menyatukan tujuh komunitas. Salah satu keturunannya, La Pattikkeng, melalui pernikahan dengan We Pattanra Wanua, memimpin Bone sebagai Arumpone ketiga dan memperluas wilayah kerajaan.
Ekspansi Bone ke arah utara bertemu dengan kekuatan Luwu yang berpusat di muara sungai WalennaE, yang kemudian diakhiri dengan kemenangan Bone dan ditandai dengan Perjanjian Damai Polo MalelaE ri Unynyi. Dalam perkembangan politik yang dinamis, Bone, bersama Wajo dan Soppeng, menyepakati Perjanjian TellumpoccoE sebagai bentuk koalisi untuk memperkuat wilayah.
Ratu Bone pertama yang memeluk Islam adalah We Tenrituppu, sedangkan penerimaan Islam secara resmi baru terjadi pada masa Arumpone La Tenripale. Perubahan dalam struktur pemerintahan ditandai dengan pembentukan posisi Parewa Sara (Pejabat Syariat), termasuk peran Qadhi sebagai pemimpin agama. Bone mempertahankan puncak kekuasaannya setelah Perang Makassar, yang membawa La Tenritatta Arung Palakka sebagai pemimpin tertinggi setelah Kesultanan Gowa tumbang oleh gabungan kekuatan Bone dan Belanda.
Setelah berada di bawah kekuasaan Belanda sejak tahun 1666, pengaruh asing makin kuat hingga Bone akhirnya berada di bawah kendali penuh pada 1905 setelah Peristiwa Rumpa’na Bone. Namun, perlawanan rakyat Bone terus berlanjut hingga akhirnya menjadi bagian dari Republik Indonesia saat proklamasi kemerdekaan pada 1945.
Di masa pemerintahannya, Raja Bone ke-13, La Maddaremmeng, sangat mengedepankan ajaran Islam, bahkan melarang praktik perbudakan dan menjamin hak upah bagi pekerja yang dibebaskan dari perbudakan. Langkah ini menunjukkan kuatnya pengaruh Islam di Bone, yang merambah hingga ke sistem sosial masyarakat setempat.
