BANDUNG, JPMN – Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia tengah menghadapi tantangan besar pada tahun 2024. Melemahnya pasar ekspor, ditambah dengan masuknya produk tekstil impor ke pasar domestik, membuat pelaku industri sandang dari hulu hingga hilir semakin terjepit.
Berdasarkan catatan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), sebanyak 20 hingga 30 pabrik telah berhenti beroperasi selama periode Januari-Mei 2024, yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 10.800 pekerja.
Angka tersebut melanjutkan tren PHK sepanjang tahun 2023, di mana tercatat sebanyak 7.200 pekerja di sentra industri TPT di wilayah Bandung dan Surakarta kehilangan pekerjaan mereka. Jumlah ini diyakini lebih tinggi karena ada pekerja yang tidak melapor saat terkena PHK.
Menanggapi kondisi ini, Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar, menekankan pentingnya dukungan pemerintah untuk industri guna mencegah gelombang PHK yang terus meningkat, terutama pada sektor industri tekstil. Politikus yang akrab disapa Cak Imin ini menyatakan bahwa jika gelombang PHK terus terjadi, hal ini dapat meningkatkan jumlah pengangguran yang berujung pada bertambahnya angka kemiskinan di Indonesia.
“Ya, PHK terutama di industri tekstil sekarang ini semakin tinggi. Kondisi ini berbahaya kalau tidak diantisipasi dengan baik,” tutur Cak Imin dalam keterangan resminya sepertiyang dikutip dari laman PRFMNews.
Cak Imin menyarankan agar pemerintah memberikan dukungan yang diperlukan agar industri dapat berkembang dan mampu memproduksi barang sesuai dengan selera pasar, harga yang bersaing, dan kualitas yang baik. Selain itu, Cak Imin menambahkan bahwa pemerintah perlu mendorong industrialisasi sekaligus menganalisis dan memetakan kondisi tiap sektor industri, terutama industri yang kini melambat atau belum pulih sepenuhnya setelah terdampak pandemi Covid-19.
“Dan yang tidak kalah penting adalah realisasi komitmen mengurangi barang impor mulai dari melakukan evaluasi terkait regulasi kegiatan impor, pengawasan impor, hingga mewajibkan pemerintah untuk memprioritaskan penggunaan produk lokal,” pungkasnya.
Dengan situasi yang semakin genting, diperlukan langkah-langkah konkret dari berbagai pihak untuk menyelamatkan industri tekstil nasional. Dukungan pemerintah yang tepat dan kebijakan yang mendukung keberlanjutan industri dalam negeri menjadi kunci untuk mengatasi krisis ini dan menghindari dampak yang lebih buruk bagi perekonomian Indonesia.
