JAKARTA, JPMN – Pada Pilkada Serentak 2024, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengingatkan pasangan calon (paslon) serta tim suksesnya untuk menghindari tindakan kekerasan terhadap wartawan.
Dalam proses kontestasi politik yang semakin intens, hak jawab dinilai menjadi solusi tepat bagi pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan. Ninik menegaskan bahwa baik pasangan calon, pendukung, maupun partai politik yang merasa keberatan terhadap pemberitaan, hendaknya memilih cara elegan dengan menggunakan hak jawab, bukan dengan intimidasi atau kekerasan.
Ninik juga menyoroti meningkatnya kasus kekerasan yang dialami oleh jurnalis, terutama di masa Pilkada, yang menurutnya sangat mengganggu profesionalisme dan kebebasan pers. “Sekali lagi, gunakan hak jawab, jangan melakukan kekerasan, jangan dihalang-halangi. Buka aksesnya seluas-luasnya ketika mereka melakukan pekerjaan mencari informasi dan kerja-kerja profesionalnya,” ujar Ninik pada Kamis, 31 Oktober 2024.
Selain imbauan kepada pasangan calon dan tim sukses, Ninik juga mengingatkan para jurnalis untuk tetap menjaga independensi dalam bekerja. Dewan Pers menekankan bahwa pers tidak boleh berpihak, apalagi menjadi bagian dari tim sukses salah satu calon. Dalam praktiknya, jurnalis yang terlibat aktif dalam tim sukses disarankan untuk mengundurkan diri agar tetap menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik.
Selama Pemilu 2024, Dewan Pers telah menangani sekitar 18 kasus keberatan terkait pemberitaan yang semuanya berhasil diselesaikan. Namun, kekerasan terhadap jurnalis masih terjadi, terakhir di Papua, di mana sebuah bom molotov dilemparkan ke arah mobil kantor sebuah media. Aksi ini dinilai sebagai bentuk intimidasi terhadap jurnalis yang berusaha meliput dengan jujur dan profesional.
Menanggapi hal ini, Dewan Pers turut mengimbau aparat keamanan untuk mengusut tuntas berbagai tindakan kekerasan terhadap jurnalis agar tidak mengganggu jalannya pesta demokrasi.
