Kemendagri Pastikan Ketersediaan Blangko e-KTP untuk Pilkada Serentak 2024

oleh
oleh
Ardiansyah/ANTARA

JAKARTA, JPMN – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjamin ketersediaan blangko kartu tanda penduduk elektronik (KTP-e) guna mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Pernyataan ini disampaikan oleh Pelaksana Harian Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Handayani Ningrum, di Jakarta pada Selasa (5/11/2024).

Handayani meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di daerah untuk segera mencetak KTP-e bagi penduduk yang telah memenuhi syarat, yaitu yang sudah melakukan rekam data dan tercatat sebagai print ready record. “Tidak ada alasan untuk menunda pencetakan KTP-e dengan alasan kekurangan blangko. Begitu statusnya print ready record, KTP-e harus segera dicetak agar hak pilih masyarakat pada Pilkada dapat terfasilitasi,” tegas Handayani.

Langkah ini, lanjutnya, merupakan bentuk tanggung jawab Kemendagri dalam memastikan suksesnya pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Menurutnya, pengadaan blangko KTP-e pada tahun 2024 ini telah mencapai 25,9 juta keping, sehingga tidak ada lagi alasan bagi Dukcapil di daerah untuk menunda pencetakan KTP-e bagi masyarakat yang membutuhkan.

Selain menjamin ketersediaan blangko, Kemendagri juga terus memperkuat sistem pendataan melalui pengembangan teknologi pemrosesan data kependudukan, termasuk sistem Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan penerapan pengenalan wajah. Teknologi ini diharapkan dapat mempercepat proses verifikasi identitas serta mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan.

“Kami terus berinovasi agar data kependudukan yang kami miliki dapat dimanfaatkan dengan optimal, mendukung proses demokrasi yang lebih transparan dan akuntabel,” ujar Handayani.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Kemendagri juga memperkuat kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk memaksimalkan penggunaan data kependudukan. Hingga saat ini, Dukcapil Kemendagri telah bekerja sama dengan lebih dari 6.668 lembaga dan mencatatkan akses data lebih dari 15 miliar kali. Kolaborasi ini mencerminkan pentingnya serta tingginya kepercayaan publik terhadap data kependudukan yang tersedia.

“Dengan kolaborasi yang solid, kami yakin dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkas Handayani.

No More Posts Available.

No more pages to load.