BANDUNG, JPMN – Pada akhir tahun 1808 atau awal tahun 1809, Bupati beserta sejumlah rakyatnya pindah dari Krapyak menuju lahan yang akan dijadikan ibukota baru. Awalnya, Bupati tinggal di Cikalintu (sekarang daerah Cipaganti), kemudian pindah ke Balubur Hilir, dan akhirnya menetap di Kampung Bogor (sekarang Kebon Kawung, tempat Gedung Pakuan berada).
Dalam proses ini, Bupati bersama rakyatnya, termasuk penduduk Kampung Balubur Hilir, membuka hutan di lahan yang akan menjadi ibukota baru di daerah Cikapundung hilir. Tidak diketahui secara pasti berapa lama proses pembangunan Kota Bandung ini berlangsung.
Namun, satu hal yang jelas adalah bahwa pembangunan kota ini bukan atas prakarsa Daendels, melainkan atas inisiatif Bupati Bandung, dan dipimpin langsung oleh Bupati. Dengan kata lain, Bupati R.A. Wiranatakusumah II adalah pendiri (The Founding Father) Kota Bandung.
Kota Bandung tidak berdiri bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Bandung. Kota ini dibangun jauh setelah Kabupaten Bandung berdiri. Kabupaten Bandung sendiri dibentuk sekitar pertengahan abad ke-17 Masehi, dengan Bupati pertama Tumenggung Wirangunangun yang memerintah dengan ibukota di Krapyak (sekarang Dayeuhkolot), kira-kira 11 kilometer ke selatan dari pusat Kota Bandung saat ini.
Ketika Kabupaten Bandung dipimpin oleh Bupati keenam, yaitu R.A. Wiranatakusumah II (1794-1829) yang dijuluki “Dalem Kaum”, kekuasaan di Nusantara beralih dari Kompeni kepada Pemerintah Hindia Belanda, dengan Gubernur Jenderal pertama Herman Willem Daendels (1808-1811).
Untuk memperlancar tugasnya di Pulau Jawa, Daendels membangun Jalan Raya Pos (Groote Postweg) yang membentang dari Anyer di ujung barat Jawa Barat hingga Panarukan di ujung timur Jawa Timur (± 1000 kilometer). Pembangunan jalan raya ini dilakukan oleh rakyat pribumi di bawah pimpinan bupati daerah masing-masing.
Di daerah Bandung khususnya dan daerah Priangan umumnya, Jalan Raya Pos mulai dibangun pertengahan tahun 1808, dengan memperbaiki dan memperlebar jalan yang sudah ada. Di daerah Bandung sekarang, jalan raya itu adalah Jalan Jendral Sudirman, Jalan Asia Afrika, dan Jalan A. Yani, yang kemudian berlanjut ke Sumedang dan seterusnya.
Untuk kelancaran pembangunan jalan raya ini dan agar pejabat pemerintah kolonial mudah mendatangi kantor bupati, Daendels melalui surat tertanggal 25 Mei 1810 meminta Bupati Bandung dan Bupati Parakanmuncang untuk memindahkan ibukota kabupaten mereka masing-masing ke daerah Cikapundung dan Andawadak (Tanjungsari) yang dekat dengan Jalan Raya Pos.
Namun, sebelum surat itu dikeluarkan, Bupati Bandung sudah merencanakan untuk memindahkan ibukota Kabupaten Bandung dan telah menemukan tempat yang cukup baik dan strategis bagi pusat pemerintahan.
Tempat yang dipilih adalah lahan kosong berupa hutan, terletak di tepi barat Sungai Cikapundung dan tepi selatan Jalan Raya Pos yang sedang dibangun, yaitu pusat Kota Bandung saat ini. Alasan pemindahan ibukota tersebut antara lain karena Krapyak tidak strategis sebagai pusat pemerintahan karena terletak di sisi selatan daerah Bandung dan sering dilanda banjir saat musim hujan.
Sekitar akhir tahun 1808 atau awal tahun 1809, Bupati bersama sejumlah rakyatnya pindah dari Krapyak ke lahan bakal ibukota baru. Setelah beberapa kali berpindah tempat tinggal, akhirnya Bupati menetap di Kampung Bogor (sekarang Kebon Kawung).
Proses pembukaan hutan untuk lahan ibukota baru ini dilakukan bersama penduduk Kampung Balubur Hilir. Meskipun tidak diketahui secara pasti berapa lama pembangunan Kota Bandung berlangsung, namun jelas bahwa kota ini dibangun atas inisiatif dan dipimpin langsung oleh Bupati R.A. Wiranatakusumah II.
Kota Bandung diresmikan sebagai ibukota baru Kabupaten Bandung dengan surat keputusan tanggal 25 September 1810. Oleh karena itu, selama belum ditemukan sumber lain yang lebih akurat mengenai berdirinya Kota Bandung, maka tanggal 25 September 1810 dapat dianggap valid sebagai “Hari Jadi Kota Bandung”.
