BANDUNG, JPMN – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengusulkan dua langkah untuk mencegah praktik pungutan liar (pungli) tarif parkir kendaraan di Masjid Raya Al Jabbar, Gedebage, Kota Bandung. Rekomendasi ini diberikan guna mendukung pariwisata berkualitas dan berkelanjutan di wilayah Jawa Barat, khususnya Kota Bandung.
1. Digitalisasi Proses Transaksi Parkir
Cara pertama yang direkomendasikan oleh Menteri Sandiaga Uno adalah melalui penerapan digitalisasi pada proses transaksi atau pembayaran biaya parkir kendaraan di Masjid Raya Al Jabbar. Proses ini didesain oleh Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat.
“Dengan menerapkan metode pembayaran parkir secara digital, kita dapat mencegah praktik pungli parkir di Masjid Raya Al Jabbar,” kata Sandiaga Uno di Jakarta, Minggu 21 April 2024. Penerapan teknologi ini diharapkan dapat meminimalisir intervensi manusia yang memungkinkan terjadinya pungli.
2. Pelatihan Keterampilan bagi Pelaku Pungli
Langkah kedua yang diusulkan adalah melakukan program pelatihan keterampilan bagi para pelaku pungli. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan mereka dapat memiliki alternatif pekerjaan yang layak, sehingga tidak lagi melakukan tindakan pungli di masa depan.
“Kita juga bisa melakukan pelatihan kepada calo yang tertangkap dan yang memalak untuk diberikan alternatif pekerjaan yang lebih sesuai dengan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan,” ujar Sandiaga Uno.
Koordinasi dengan Pihak Terkait
Menteri Sandiaga Uno telah berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat terkait penanganan masalah pungli di area Masjid Raya Al Jabbar, termasuk layanan perparkiran. Ia juga telah mendengarkan pernyataan dari Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin yang akan menindak tegas pelaku pungli.
“Karena ini terus berulang, apalagi kita sekarang sudah memiliki datanya, ditindak tegas saja dan diberikan tentunya sebuah program agar ini tidak terulang lagi ke depan,” tutur Sandiaga.
Evaluasi Operator Parkir
Sebelumnya, Bey Machmudin menyatakan bahwa pihak ketiga yang menjadi operator pengelola parkir resmi di Masjid Raya Al Jabbar akan dievaluasi. Evaluasi ini dimaksudkan untuk perbaikan pengelolaan di Masjid Al Jabbar, terutama setelah ditemukannya praktik pungli yang telah menjadi perbincangan publik.
“Perparkiran itu kontrak satu tahun dan berakhir Juni, dan pasti akan kami evaluasi. Karena kami ingin yang terbaik bagi Al Jabbar, jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan,” terang Bey.
Dengan adanya langkah-langkah ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan pariwisata yang lebih bersih dan transparan, serta memberikan perlindungan kepada wisatawan dan masyarakat umum dari praktik pungli yang merugikan.
