JAKARTA, JPMN – Pemulihan layanan pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 masih terus dilakukan oleh pemerintah. Upaya ini melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), PT Telkom Tbk, serta partisipasi aktif dari semua tenant yang terlibat.
Hingga saat ini, telah ada 86 layanan yang berhasil dipulihkan, yang berasal dari 16 kementerian. Informasi ini disampaikan oleh Menko Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Hadi Tjahjanto dalam keterangannya di Jakarta pada Minggu, 14 Juli 2024.
“Per 12 Juli, pukul 17.30 WIB, tercatat 86 layanan dari 16 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah go-live,” ujar Hadi Tjahjanto.
Menurut Hadi, beberapa layanan publik yang berhasil dipulihkan termasuk layanan perizinan dan informasi yang disajikan dalam bentuk portal. Mantan Panglima TNI itu menambahkan bahwa tim terus melakukan upaya pemulihan layanan publik dengan cepat, namun tetap memperhatikan aspek kehati-hatian.
“Termasuk layanan beasiswa yang dikelola Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,” ujarnya.
Tahapan pemulihan dilakukan dengan teliti dan cermat. Langkah ini diambil untuk meminimalkan celah serangan siber yang dapat berdampak pada pelayanan publik. Pemerintah juga melakukan pembersihan data dari malware atau virus yang mencurigakan dari data yang berhasil diselamatkan, sekaligus memperkuat parameter keamanan infrastrukturnya.
Pemulihan layanan PDNS 2 menjadi prioritas utama untuk memastikan bahwa layanan publik dapat beroperasi kembali dengan normal. Upaya ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan data dan stabilitas sistem pelayanan publik di tengah ancaman serangan siber yang semakin kompleks.
