Jakarta, JPMN – Serangkaian serangan Israel yang terus meningkat di tanah Palestina telah memicu gerakan boikot terhadap produk dari dan pendukung Israel di seluruh dunia. Sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai merasakan dampaknya, memberikan klarifikasi atas keterlibatan mereka karena gerakan ini dilaporkan telah berdampak pada penurunan jumlah pelanggan.
Meskipun belum ada laporan nilai kerugian terbaru yang dialami Israel, laporan Al Jazeera pada 2018 mengungkap potensi kerugian hingga US$11,5 miliar atau sekitar Rp180,48 triliun per tahun akibat gerakan boikot. Situasi ini memicu kekhawatiran di kalangan pemimpin Israel, dan dalam beberapa waktu terakhir, penanganan gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) menjadi misi prioritas diplomatik mereka.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bahkan telah mengambil langkah-langkah untuk melarang kelompok-kelompok yang mendukung gerakan boikot. Langkah tersebut diambil karena ribuan pekerja di Israel berpotensi kehilangan pekerjaan jika negara mereka menghadapi boikot penuh dari masyarakat internasional.
Dalam upaya membantah dampak negatif gerakan boikot terhadap ekonomi mereka, Israel menyatakan bahwa hal itu hanya akan “menambah penderitaan rakyat Palestina, bukan menguranginya.” Namun, organisasi non-profit Brookings Institution, berbasis di Washington, AS, menyatakan bahwa gerakan BDS tidak akan secara drastis mempengaruhi perekonomian Israel.
Menurut The Jerusalem Post, sekitar 40 persen ekspor Israel adalah barang “intermediet” atau produk tersembunyi yang digunakan dalam proses produksi barang di tempat lain, seperti semikonduktor. Selain itu, sekitar 50 persen dari ekspor Israel adalah barang “diferensiasi” atau barang yang tidak dapat digantikan, seperti chip komputer khusus.
Meskipun begitu, data dari Bank Dunia mencatat penurunan tajam dalam ekspor barang-barang “intermediet” dari 2014 hingga 2016, menyebabkan kerugian sekitar US$6 miliar atau sekitar Rp94,16 triliun. Kontroversi terus berlanjut antara para pendukung dan penentang gerakan boikot, sementara dunia terus memantau perkembangan di Timur Tengah yang penuh gejolak.
