BANDUNG, JPMN – Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, mengungkapkan bahwa tahun 2025 akan menjadi tahun krusial bagi provinsi ini.
Dengan target jangka panjang untuk menjadi provinsi termaju, berdaya saing dunia, dan berkelanjutan pada 2045, Jawa Barat dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang yang harus dihadapi dengan bijaksana.
Tantangan Utama pada 2024
Menurut Bey, tahun 2024 menjadi masa transisi penting untuk penyusunan rencana kerja perangkat daerah dalam RPJPD 2025-2045 dan RPJMD 2025-2030. Selain itu, penerapan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah dan daerah berpotensi mempengaruhi pendapatan provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya, transisi politik pasca-Pilkada dan pelantikan anggota legislatif terpilih juga menjadi faktor yang mempengaruhi dinamika politik di Jawa Barat. Ditambah lagi, situasi ekonomi nasional dan global yang tidak stabil bisa berdampak pada perekonomian Jawa Barat.
Fokus Pembangunan 2025: Pemerataan Pembangunan
Menghadapi berbagai tantangan tersebut, tema pembangunan untuk tahun 2025 adalah pemerataan pembangunan untuk masyarakat Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan beberapa indikator makro pada tahun 2025, seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 74,39 poin, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) antara 4,96-5,37 poin, penurunan persentase penduduk miskin hingga 5,85-6,46 poin, dan pendapatan per kapita sebesar 57,14 juta rupiah.
Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJPD 2025-2045
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menekankan bahwa Musrenbang RPJPD 2025-2045 merupakan fase kritis dan menjadi pertaruhan bagi Jawa Barat. Dengan bonus demografi yang dimiliki, Jawa Barat memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi.
Herman juga menegaskan bahwa visi RPJPD 2025-2045 harus berkorelasi dan bersinergi dengan skenario nasional yang telah dirancang. Jawa Barat menargetkan menjadi yang terdepan dalam perencanaan pembangunan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, eksekusi, hingga monitoring dan evaluasi.
Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kesejahteraan
Selain itu, Herman menyatakan bahwa Pemprov Jawa Barat diminta oleh Menteri PAN RB untuk menjadi “role model” dalam menjalankan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi diharapkan dapat memberikan efek positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk pengurangan angka pengangguran yang saat ini mencapai 7,4 persen dan Indeks Ratio Gini sebesar 0,42 persen.
Dengan reformasi birokrasi yang efektif, Herman optimis bahwa Jawa Barat dapat menurunkan angka pengangguran dan Indeks Ratio Gini secara signifikan, sehingga menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi termaju di Indonesia.
Menghadapi era krusial pada 2025, Jawa Barat memiliki tantangan yang kompleks namun juga peluang yang besar untuk mencapai visi jangka panjangnya.
Dengan perencanaan pembangunan yang matang, pemerataan pembangunan yang inklusif, dan reformasi birokrasi yang progresif, Jawa Barat memiliki potensi untuk menjadi provinsi yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan pada 2045 mendatang.
