BANDUNG, JPMN – Selasa, 16 April 2024, menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Pasalnya, hari itu merupakan hari pertama bekerja pasca cuti Idul Fitri 2024.
Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono, memastikan bahwa semua layanan publik di Pemkot Bandung beroperasi dengan prima dan normal.
“Tidak ada toleransi. Pelayanan itu mutlak, dan sudah menjadi tugas kita,” tegas Bambang di Balai Kota Bandung. Komitmen tersebut menggarisbawahi pentingnya pelayanan publik yang efisien dan berkualitas, khususnya di hari pertama pasca libur.
Pemkot Bandung juga telah mengambil langkah-langkah strategis untuk menyesuaikan sistem kerja pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) pasca cuti. Sejalan dengan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2024, Pemkot Bandung menerapkan skema Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO).
Dalam Surat Edaran Wali Kota Bandung Nomor 022-Setda/2024, terdapat sembilan poin regulasi terkait penerapan WFH-WFO. Beberapa poin penting antara lain:
- Pengombinasian tugas kedinasan dari kantor (WFO) dan rumah (WFH) bagi ASN pada 16 dan 17 April 2024.
- Penyesuaian sistem kerja yang tidak mengganggu kelancaran pemerintahan dan pelayanan publik.
- Penerapan WFO sebesar 100% untuk unit kerja yang berkaitan dengan pelayanan publik langsung.
- Penerapan WFH maksimal 50% dari jumlah pegawai untuk unit kerja administrasi dan dukungan pimpinan.
- WFH diberikan bagi ASN yang terkendala transportasi dan berada di luar Provinsi Jawa Barat.
Selain itu, pegawai yang WFH wajib melaporkan aktivitas melalui aplikasi Mang Bagja. Media konsultasi dan pengaduan juga dibuka melalui portal SP4N Lapor, sebagai bentuk pengawasan publik terhadap layanan Pemkot Bandung.
Meski demikian, Bambang mengungkapkan bahwa pada hari pertama ini, hanya sekitar 15% ASN Pemkot Bandung yang menerapkan WFH. Data ini menunjukkan komitmen ASN dalam menjaga kelancaran pelayanan publik, meskipun dalam kondisi pasca libur.
Dengan demikian, Pemkot Bandung menunjukkan komitmen kuatnya dalam menjaga kualitas pelayanan publik yang prima, bahkan di tengah tantangan pasca libur panjang. Langkah-langkah strategis yang diambil diharapkan dapat memastikan kelancaran dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.
