JAKARTA, JPMN – Pada dini hari Minggu, 05 Mei 2024, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meluncur ke Bandara Gorontalo, Sulawesi Utara (Sulut).
Tujuan perjalanan ini adalah untuk meninjau calon lahan relokasi bagi warga pengungsi yang terdampak erupsi Gunung Ruang di Desa Modisi, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas di Istana Negara, Jakarta, pada tanggal 3 Mei yang lalu.
“Saat ini, ada 301 keluarga yang akan segera direlokasi karena mereka tinggal di sekitar Gunung Ruang yang berpotensi terdampak langsung oleh erupsi. Oleh karena itu, keputusan pemerintah dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo adalah untuk merelokasi masyarakat tersebut demi keamanan mereka,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN sebelum meninggalkan Jakarta seperti dimuat dari laman PRFMNews, Minggu (05/05/2024)
Kondisi Bandara Sam Ratulangi, Manado, yang masih ditutup karena abu erupsi Gunung Ruang, mendorong Menteri ATR/Kepala BPN untuk mendarat di Bandara Djalaludin, Gorontalo. Dari sana, perjalanan akan dilanjutkan darat selama sekitar 4 jam hingga mencapai Desa Modisi, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang telah ditetapkan sebagai lahan relokasi oleh pemerintah.
Menteri ATR/Kepala BPN menegaskan pentingnya memastikan kesiapan lahan yang akan digunakan sebagai tempat relokasi. “Saya ingin meyakinkan apakah lahan yang dipersiapkan di Bolaang Mongondow Selatan ini sudah siap, statusnya sudah clean and clear karena kita berharap relokasi ini segera bisa dilakukan,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Sulut akan bertanggung jawab membebaskan tanah di wilayah yang telah ditetapkan sebagai tempat relokasi. Di sini, Kementerian ATR/BPN memainkan peran penting dalam memastikan bahwa status tanah di lokasi relokasi tersebut telah bersih dari masalah hukum. Setelah semua persyaratan administrasi pertanahan terpenuhi, pembangunan hunian bagi warga pengungsi dapat segera dilaksanakan.
Menteri ATR/Kepala BPN berkomitmen untuk mempercepat proses administrasi pertanahan guna memastikan bahwa relokasi dan pembangunan infrastruktur bagi warga pengungsi dapat dilakukan dengan cepat. “Pemerintah harus segera hadir untuk memastikan masyarakat yang terdampak itu mendapatkan kepastian. Kita harus memberikan rasa aman, rasa kepastian kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa segera kita follow up dengan langkah-langkah selanjutnya,” tegasnya.
Sebelum berangkat ke Gorontalo, Menteri ATR/Kepala BPN telah melakukan rapat koordinasi dengan Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal terkait, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulut, dan para Kepala Kantor Pertanahan terkait. Rapat ini bertujuan untuk memastikan status tanah calon lahan relokasi. Hasil rapat koordinasi tersebut langsung disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia sebagai laporan awal.
Dengan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah ini, diharapkan relokasi warga pengungsi yang terdampak erupsi Gunung Ruang dapat dilakukan dengan lancar dan efisien, sehingga masyarakat yang terdampak dapat segera mendapatkan tempat tinggal baru yang aman dan layak.
