Oleh : Harry Khairul Anwar
Opini, JPMN : Rivalitas antara Ridwan Kamil (RK) dan Dedi Mulyadi (KDM) tidak lahir dari konflik personal yang terbuka, melainkan dari pertemuan dua figur kuat dengan basis legitimasi, gaya komunikasi, dan strategi kepemimpinan yang berbeda dalam arena politik Jawa Barat.
Relasi keduanya lebih tepat dipahami sebagai kompetisi politik yang bersifat struktural—terutama sejak kontestasi Pilgub Jawa Barat 2018—yang kemudian berkembang menjadi persaingan narasi, simbol, dan pendekatan kepemimpinan di ruang publik.
Secara historis, RK dan KDM muncul dari jalur yang berbeda. RK berangkat dari latar belakang profesional-urban, dengan citra teknokrat, kreatif, dan modern. Popularitasnya dibangun melalui keberhasilan tata kota dan pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi publik. Sebaliknya, KDM tumbuh dari jalur politik lokal dan kebudayaan Sunda yang kuat. Ia membangun basis legitimasi melalui kedekatan langsung dengan masyarakat akar rumput, simbol tradisi, dan praktik kepemimpinan yang bersifat populis-kultural.
Rivalitas keduanya mulai tampak jelas menjelang Pilgub 2018. Pada fase ini, kompetisi bukan semata soal elektabilitas personal, melainkan perebutan dukungan partai politik dan narasi kepemimpinan masa depan Jawa Barat. RK diposisikan sebagai simbol perubahan, inovasi, dan modernisasi birokrasi daerah. KDM, di sisi lain, membawa narasi keberlanjutan nilai lokal, keberpihakan pada wong cilik, dan kepemimpinan yang “membumi”.
Media kemudian membingkai keduanya sebagai dua kutub: modernitas versus tradisionalisme, meskipun dikotomi ini dalam praktik jauh lebih cair.Dalam aspek komunikasi politik, perbedaan mereka sangat mencolok. RK mengandalkan komunikasi visual, data, dan simbol-simbol urban. Media sosial menjadi instrumen utama: pesan singkat, infografik, humor ringan, dan citra pemimpin rasional yang dekat dengan generasi muda. Model ini efektif membangun public engagement, tetapi sering kali menempatkan kepemimpinan dalam ruang simbolik yang berjarak dengan realitas konflik sosial di tingkat akar rumput.
KDM justru mengambil jalur sebaliknya. Komunikasi politiknya bersifat langsung, emosional, dan naratif. Ia sering hadir secara fisik di tengah masyarakat, menggunakan bahasa lokal, simbol adat, dan gestur paternalistik. Pendekatan ini menciptakan kesan pemimpin yang hadir dan peduli, meskipun kadang memicu kritik karena dianggap terlalu personal, konfrontatif, atau tidak selalu selaras dengan prosedur birokrasi modern.
Perbedaan gaya komunikasi ini berkelindan dengan gaya kepemimpinan masing-masing. RK cenderung menjalankan kepemimpinan manajerial: berbasis perencanaan, indikator kinerja, dan pencitraan hasil. Fokusnya pada sistem, program, dan tata kelola. KDM menampilkan kepemimpinan personalistik: pemimpin sebagai figur moral, penengah konflik, sekaligus simbol keadilan sosial. Ia lebih sering menggunakan pendekatan langsung ketimbang prosedural.
Ketika KDM terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat pasca Pilkada 2024, rivalitas ini memasuki babak baru. Tidak lagi dalam bentuk kontestasi elektoral langsung, melainkan dalam bentuk kompetisi narasi atas warisan kebijakan dan arah pembangunan. Di sini, kritik implisit terhadap gaya kepemimpinan sebelumnya kerap muncul, baik melalui pernyataan, simbol kebijakan, maupun framing media. Namun ini lebih mencerminkan kebutuhan politik seorang pemimpin baru untuk membedakan diri dari pendahulunya, bukan konflik personal yang eksplisit.Pada akhirnya, relasi RK dan KDM mencerminkan dinamika politik Indonesia yang khas: rivalitas tidak selalu berarti permusuhan permanen, dan perbedaan gaya tidak otomatis meniadakan titik temu. Keduanya adalah representasi dua model kepemimpinan yang hidup berdampingan dalam demokrasi lokal—teknokratik-urban dan populis-kultural.
Membaca rivalitas mereka secara jernih membantu kita memahami bahwa politik daerah bukan hanya soal siapa berkuasa, tetapi juga soal bagaimana kekuasaan dikomunikasikan dan dijalankan.[Opini]
