Subang, JPOL – Gelombang penolakan terhadap RUU Omnibus Law terus bergulir. Penolakan itu disuarakan mulai dari ruang-ruang diskusi hingga turun ke jalan. Bukan hanya di kalangan buruh, organisasi kepemudaan hingga kalangan pendidik turut menyuarakan penolakan terhadap RUU yang dinilai banyak merugikan masyarakat kecil.
Hari ini, Minggu (8/3/2020) kembali digelar diskusi terkait hal tersebut di sekretariat Pemuda Muhammadiyah, jalan Palabuan, Subang. Hadir dalam kesempatan tersebut organisasi kepemudaan, buruh, mahasiswa hingga kalangan pendidik.
H. Ade Mulyana dari PGRI mengatakan isu Omnibus Law merupakan isu nasional, tapi efeknya akan sangat terasa di kabupaten Subang.
“Itulah yang menjadi dasar kita melakukan rentetan diskusi terkait hal ini. Sektor-sektor yang akan kita kriritasi tidak hanya pendidikan dan buruh tapi berbagai sektor yang memang akan terpengaruh bila Omnibus Law ini diberlakukan. Apalagi
ke depan kita jadi akan jadi pintu gerbang dunia melalui Patimban yang akan berdampak pada berbagai kehidupan di kabupaten Subang,” katanya.
Menurutnya, guru harus berteriak, karena ada hal diskriminatif yang tidak pantas diantaranya terkait UU sisdiknas dan dosen.
“Subang harus ada suara ke tingkat nasional terkait Omnibus Law ini karena memang banyak hal-hal yang tidak menguntungkan,” katanya.
Sementara itu, ekonom Subang dari STIESA, Gugyh Susandy mengungkapkan, jika Omnibus Law ini diberlakukan maka pusat akan menarik kembali pajak daerah, retribusi dan lainnya hingga kewenagan pemerintah daerah berkurang. Maka hal ini akan berpotensi menyebabkan penurunan PDRB, daya beli turun termasuk juga penyerapan tenaga kerja akan menurun.
“Secara ilmiah estimasinya pertumbuhan ekonomi negative slope,” katanya.
Pekan depan para peserta diakusi ini sepakat akan melakukan dialog publik yang akan dihadiri oleh 1000an peserta bertempat di gedung DPRD dengan pembicara dari berbagi sektor. [Rls]
