Artikel, JPMN – Kesultanan Riau-Lingga adalah salah satu kerajaan Melayu yang berdiri di Pulau Lingga. Kesultanan ini terbentuk pada tahun 1824 setelah pemisahan wilayah Kesultanan Johor Riau melalui perjanjian antara Britania Raya dan Belanda. Sultan Abdul Rahman Muazzam Syah, sebagai pendiri kesultanan ini, memimpin wilayah yang mencakup sebagian besar Kepulauan Riau serta sebagian kecil Indragiri Hilir. Pada awalnya, pemerintahan kesultanan berpusat di Tanjung Pinang, namun kemudian dipindahkan ke Pulau Lingga. Kesultanan Riau-Lingga berakhir pada 3 Februari 1911 ketika Hindia Belanda mengambil alih kekuasaan. Kesultanan ini juga berperan dalam pengembangan Bahasa Melayu Riau sebagai dasar Bahasa Indonesia.
Kesultanan Riau-Lingga memiliki wilayah yang luas, mencakup pulau-pulau di Laut Tiongkok Selatan dan sebagian kecil wilayah di Sumatra. Kesultanan ini menjadi protektorat Hindia Belanda sekaligus kesultanan Utsmaniyah. Pusat pemerintahan terletak di Penyengat Inderasakti untuk urusan administratif dan di Daik untuk pemerintahan kerajaan. Bahasa Melayu menjadi bahasa utama, sementara sistem pemerintahan yang dianut adalah monarki dengan penguasa tertinggi, yaitu Sultan. Sultan pertama, Abdul Rahman, memimpin hingga 1832, dilanjutkan oleh Muhammad II, Mahmud IV, Sulaiman II, dan akhirnya Abdul Rahman II hingga tahun 1911. Kesultanan ini terbentuk sebagai bagian dari Hindia Belanda setelah Traktat London pada 1824, yang membagi wilayah Johor Riau menjadi dua kesultanan, yaitu Johor di bawah Britania Raya dan Riau-Lingga di bawah pengaruh Belanda.
Pada mulanya, Kesultanan Riau menjadi bagian dari Kerajaan Bintan dan Kesultanan Melaka, kemudian dilanjutkan oleh Kesultanan Johor Riau. Pada tahun 1811, Sultan Mahmud Syah III dari Kesultanan Johor Riau wafat, memicu sengketa mengenai siapa pewaris yang sah. Britania Raya mendukung Tengku Hussain, putra tertua Sultan Mahmud Syah III, sementara Belanda mendukung Abdul Rahman, saudara tirinya. Persoalan pewaris ini diselesaikan melalui Perjanjian London pada 1824, yang menghasilkan dua kesultanan terpisah. Kesultanan Johor berada di bawah pengaruh Inggris, sedangkan Kesultanan Riau berada di bawah pengaruh Belanda. Abdul Rahman kemudian diangkat sebagai sultan pertama Kesultanan Lingga.
Pemerintahan Kesultanan Riau-Lingga dipimpin oleh sultan, yang dipertuan muda, dan para ulama. Sultan bertanggung jawab atas militer, politik, ekonomi, dan perdagangan, dengan pusat kekuasaannya di Pulau Lingga. Yang dipertuan muda bertugas sebagai penasihat sultan, dengan pusat kekuasaan di Pulau Penyengat, dan jabatan ini biasanya dipegang oleh bangsawan Bugis. Para ulama memberikan saran dan arahan kepada yang dipertuan muda terkait ilmu agama. Lingga dipilih sebagai pusat pemerintahan karena letaknya yang strategis, sulit dijangkau, dan terlindungi secara alami. Sungai di daerah tersebut bisa dilayari hingga bagian hulu dan memiliki perairan yang berpasang surut, menyulitkan kapal musuh untuk mengaksesnya.
Kondisi politik dalam negeri Kesultanan Riau-Lingga cukup stabil, meskipun tantangan politik dari kerajaan-kerajaan sekitar kerap menambah kerumitan. Masalah ini semakin intens setelah kedatangan pihak asing, termasuk Portugal, Belanda, Inggris, dan Jepang, yang turut mempengaruhi kondisi politik di kawasan. Berada di wilayah Kepulauan Riau, Semenanjung Melaka, dan pesisir timur Sumatra, Kesultanan Riau-Lingga tidak selalu berhasil mempertahankan kekuasaannya secara penuh.
Kesultanan ini juga menjadi pusat pendidikan Islam di kawasan Melayu, khususnya di Pulau Penyengat, yang menjadi tujuan para ulama untuk menyebarkan ajaran agama. Selama era ini, tarekat Naqsyabandiyah berkembang pesat, dan pemikiran Abu Hamid Al-Ghazali, terutama dalam bidang tasawuf dan fikih, memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakat. Raja Ali Haji, salah satu tokoh kesultanan, memperdalam ilmu agama dengan belajar kepada ulama di Mekkah dan Madinah.
