BANDUNG, JPMN – Permasalahan antara ojek pangkalan (Opang) dan ojek online (Ojol) di Pasir Impun, Kota Bandung masih belum menemukan titik terang. Baru-baru ini, ratusan pengemudi Ojol datang ke Pasir Impun sebagai buntut dari penurunan spanduk yang berisi aspirasi warga, di mana mereka bebas memilih moda transportasi yang ingin digunakan. Tindakan tersebut kembali memperkeruh suasana antara kedua kelompok transportasi ini.
Anggota DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga, menekankan pentingnya peran aktif Pemerintah Kota Bandung untuk segera menyelesaikan konflik ini. Ia menilai, kedua belah pihak harus diakomodir agar dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. “Saya pikir perlu campur tangan pemerintah untuk mencoba mengakomodir dan memfasilitasi agar kedua belah pihak sama-sama diuntungkan,” ujarnya saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel pada Senin, 9 September 2024.
Selain itu, Rendiana juga menyoroti pentingnya mengutamakan kepentingan umum dalam menyelesaikan permasalahan ini. Pemerintah Kota Bandung juga bisa belajar dari daerah lain yang sebelumnya mengalami penolakan terhadap keberadaan Ojol, namun berhasil mengatasi masalah tersebut melalui pendekatan yang tepat.
Sebenarnya, konflik antara Ojol dan Opang di Pasir Impun sudah pernah dimediasi oleh pihak kepolisian, dan mereka berhasil mencapai kesepakatan. Namun, agar kesepakatan ini efektif, aparat kepolisian harus memastikan bahwa kedua belah pihak menaati perjanjian yang telah disepakati. “Dari kepolisian memang sudah coba memfasilitasi, hanya harus memastikan kesepakatan ini berjalan,” tambah Rendiana.
Kesepakatan yang dicapai antara Ojol dan Opang di Pasir Impun sendiri terdiri dari tiga poin penting. Pertama, pengemudi Ojol tidak lagi dipungut biaya ketika memasuki atau melintasi kawasan Pasir Impun. Kedua, kedua pihak sepakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Bandung. Ketiga, kesepakatan ini berlaku bagi seluruh pengemudi Ojol, baik yang tergabung dalam komunitas maupun yang tidak.
Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan ketegangan antara Opang dan Ojol dapat berkurang, dan kedua pihak bisa beroperasi dengan damai tanpa ada konflik yang berkelanjutan. Namun, untuk mencapai hal ini, diperlukan pengawasan yang ketat agar kesepakatan tersebut benar-benar berjalan dan tidak dilanggar. Campur tangan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ini juga sangat dibutuhkan, demi terciptanya situasi yang adil bagi semua pihak.
