SUBANG, JPMN —Perkembangan laporan dugaan intimidasi terhadap massa aksi Forum Masyarakat Subang Bersatu (FMSB) memasuki babak lanjutan. Pada Kamis (12/11/2026), FMSB menerima panggilan dari Kepolisian Resor (Polres) Subang untuk memberikan keterangan terkait laporan pengaduan yang sebelumnya telah disampaikan kepada pihak kepolisian pada Kamis (29/10/2026).
Pemanggilan tersebut berkaitan dengan laporan dugaan intimidasi yang dialami salah seorang peserta aksi FMSB ketika menggelar demonstrasi di kawasan industri PT BYD Auto Indonesia, Kabupaten Subang, pada 28 Oktober 2026.Dalam pemberitaan sebelumnya, FMSB mengungkapkan adanya dugaan tindakan intimidasi terhadap salah seorang orator aksi. Saat itu, seorang pria yang disebut bernama Irwan Bule diduga mendatangi orator dan melontarkan perkataan bernada ancaman, “Sia ngaganggu bos aing wae!”Atas kejadian tersebut, FMSB kemudian mengambil langkah hukum dengan membuat laporan pengaduan bernomor 011/FMSB/X/2026, perihal Laporan Pengaduan Dugaan Intimidasi, yang ditujukan kepada Kapolres Subang Cq. Kasat Reskrim.
Ketua FMSB, Iqbal Maulana, sebelumnya menegaskan bahwa langkah pelaporan tersebut merupakan bentuk keseriusan organisasi dalam menyikapi dugaan intimidasi terhadap peserta aksi yang tengah menyampaikan aspirasi masyarakat.
Pemanggilan untuk memberikan keterangan pada 12 November 2026 menjadi bagian penting dalam proses penanganan laporan tersebut. FMSB diharapkan dapat menyampaikan kronologi kejadian, identitas pihak-pihak yang mengetahui peristiwa, serta bukti pendukung yang dimiliki kepada penyidik.
FMSB sendiri sebelumnya menggelar aksi unjuk rasa dengan membawa sejumlah tuntutan, di antaranya transparansi penyerapan tenaga kerja lokal oleh perusahaan, penegakan aturan perlindungan lingkungan hidup, serta evaluasi terhadap pengelolaan limbah industri di kawasan Subang.
Organisasi tersebut menilai penyampaian aspirasi masyarakat merupakan hak yang dijamin undang-undang dan tidak boleh dihadapkan pada tindakan intimidasi maupun ancaman.
FMSB berharap Polres Subang dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai prosedur hukum.
FMSB menegaskan, perjuangan menyampaikan aspirasi masyarakat terkait persoalan lingkungan hidup, ketenagakerjaan, dan tata kelola industri harus tetap berjalan dalam koridor hukum. Namun, setiap dugaan intimidasi terhadap warga yang menyampaikan pendapat juga harus mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum.[RFH]
