Jakarta, JPMN – Pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), yang menyebut bahwa Jakarta tidak akan pernah bebas banjir sebelum permasalahan di Bogor dituntaskan, menuai kritik keras.
Statemen tersebut dinilai oleh Direktur Jaringan Survey Indonesia – JSI H Harry Khoirul Anwar hanya sebatas pencitraan.
“Bukan sekadar analisis teknis, melainkan bentuk over simplifikasi masalah yang kental dengan muatan politis demi membangun citra menuju kontestasi nasional di masa depan” ungkapnya.
Sejumlah pengamat menilai narasi KDM yang memposisikan Bogor sebagai “kunci tunggal” banjir Jakarta merupakan bentuk kesesatan berpikir (fallacy). Meski faktor hulu (Bogor) berpengaruh, banjir Jakarta merupakan masalah multifaset yang melibatkan variabel kompleks seperti penurunan permukaan tanah (land subsidence), sistem drainase lokal yang buruk, hingga tata kelola sampah.
“Mengarahkan seluruh beban ke Bogor adalah narasi red herring yang mengalihkan perhatian dari solusi konkret di Jakarta dan kewajiban nyata di Jawa Barat,” tulis sebuah catatan kritis yang beredar di kalangan publik.
KDM juga dituding menggunakan strawman argument, di mana situasi dibalik sedemikian rupa untuk membuat Jakarta tampak sepenuhnya bergantung pada Jawa Barat. Padahal, secara normatif, sebagai Gubernur Jabar, KDM seharusnya fokus membenahi deforestasi dan alih fungsi lahan di Puncak tanpa harus membebani narasi otonomi khusus Jakarta.
Framing Politik Menuju 2029, Pernyataan KDM ini disebut-sebut memiliki kemiripan pola dengan retorika tokoh politik di masa lalu. Analisis menggunakan Teori Framing Robert Entman menunjukkan adanya upaya penyusunan pesan untuk memengaruhi persepsi publik Jakarta.Pesan tersirat yang ditangkap adalah:
“Jika ingin Jakarta bebas banjir kiriman, mintalah bantuan saya (KDM) untuk menyelesaikannya di hulu, Manuver ini diduga kuat sebagai persiapan dini menuju Pemilu 2029, baik untuk kursi Gubernur Jakarta maupun Pilpres. Dengan melemahkan atau mendominasi narasi di tengah kepemimpinan daerah saat ini, KDM dianggap sedang mengumpulkan modal politik di mata warga Jakarta”. Imbuh Harry
“Selain substansi pernyataan, gaya komunikasi KDM di media sosial juga tak luput dari kritik. Video-video yang memperlihatkan dirinya membentak, menggunakan nada tinggi, hingga mengumpat kepada warga saat melakukan sidak dinilai tidak etis bagi seorang pejabat publik. Meskipun bertujuan mendisiplinkan warga yang melanggar, penggunaan umpatan dianggap tidak mencerminkan keteladanan pemimpin. Integritas seorang pejabat tidak hanya diukur dari keberaniannya bersuara keras, tetapi juga dari kebijaksanaannya dalam bertindak” Papar Harry.
Menurut Harry kolaborasi lebih tepat, Bukan retorika daripada terjebak dalam retorika saling ketergantungan yang tidak seimbang, para pemimpin daerah diharapkan kembali pada semangat kolaborasi lintas batas.Jakarta telah mengupayakan solusi mulai dari sumur resapan hingga proyek strategis nasional Giant Sea Wall.
“Jawa Barat di bawah KDM memiliki tanggung jawab besar menghentikan alih fungsi lahan di wilayah Puncak.Alih-alih membangun narasi yang berpotensi memicu konflik antar-daerah, masyarakat menuntut akuntabilitas nyata. Solusi banjir memerlukan integrasi data dan kerja lapangan yang sinkron, bukan sekadar kemahiran retorika yang memukau di layar media sosial namun minim dampak di dunia nyata” Pungkasnya.[Hz]
