SUBANG, JPMN – Program Upland Manggis yang digadang-gadang untuk mendongkrak kesejahteraan petani, kini justru diterpa isu miring. Puluhan unit traktor roda empat yang merupakan bantuan dari program tersebut diduga telah dialihkan fungsinya melalui skema Kerjasama Operasional (KSO) dengan pihak ketiga. Belakangan terkuak, langkah KSO ini diduga kuat dipicu oleh adanya setoran “uang admin” puluhan juta rupiah untuk menebus bantuan tersebut.
Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan bahwa traktor-traktor bermerek Maxxi WD 404 bantuan pemerintah tersebut seharusnya dikelola secara penuh oleh kelompok tani (poktan) sasaran. Namun, alih-alih berada di tangan petani untuk menunjang produktivitas lokal, puluhan alat mesin pertanian (alsintan) ini malah dikomersialkan dan dikerjasamakan dengan pihak luar.
Salah satu perwakilan poktan yang terlibat, namun meminta identitasnya dirahasiakan, membongkar adanya praktik penarikan uang yang dikoordinir oleh oknum Dinas Pertanian Subang. Ia mengakui adanya biaya administrasi yang fantastis agar bantuan tersebut bisa cair.
“Untuk traktor besar ada uang admin sebesar Rp30 juta, sedangkan untuk traktor kecil dikenakan Rp13 juta. Uang tersebut dikoordinir oleh seorang Kepala Bidang (Kabid) di Dinas Pertanian berinisial N,” ungkap sumber tersebut kepada JPMN.
Dugaan sementara, banyak poktan yang merasa keberatan dengan besarnya nominal uang tebusan tersebut. Karena tidak sanggup membayar secara mandiri, akhirnya dicarikan jalan pintas dengan dalih KSO bersama pihak ketiga demi menutup biaya operasional atau “uang admin” yang diminta oknum Dinas.
Ironisnya, pihak Dinas berkilah bahwa pengalihan ini dilakukan karena alsintan berupa traktor besar dinilai kurang cocok dengan kontur geografis wilayah.
Alasan ini pun langsung memancing kritik pedas dari masyarakat bawah.
“Ya itu dari pihak dinas pertanian alasannya bantuan alsintan traktornya kurang tepat untuk daerah selatan yang berbukit. Lho, apa sebelumnya tidak ada mapping atau pemetaan dulu?” ujar Asep, salah satu petani setempat yang mengaku heran dan mempertanyakan perencanaan program bantuan tersebut.
Sikap tertutup dari Kabid berinisial N yang memilih bungkam saat dikonfirmasi, semakin memperkuat spekulasi adanya pembiaran atau bahkan kongkalikong yang tersistematis. Masyarakat dan para petani mendesak aparat penegak hukum (APH) serta inspektorat untuk segera turun tangan mengaudit dan mengusut tuntas dugaan pungli berkedok uang tebusan dan penyalahgunaan aset Program Upland ini. [HZ]
