Sebanyak 955 orang tenaga pendidik yang terdiri dari Kepala Sekolah (Kepsek) SD Negri, SMP Negri dan para UPTD (Unit Pelayanan Tingkat Daerah) antusias mengikuti workshoop standar pelayanan minimal tingkat SD & SMP motekar menuju Subang WTP yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) yang dilaksanakan di Gor Gotong Royong Jalan A. Nata Sukarya Pasirkareumbi Subang, Jumat, (8/12).
Workshop tersebut dihadiri pula oleh Bupati Subang Hj. Imas Aryumningsih SE yang turut memberikan pengarahan. Turut hadir juga Wakil Ketua DPRD Hendra Purnawan, Asda 1 Bambang Suhendar, Asda 2 sekaligus pembina PGRI Kabupaten Subang H. Komir Bastaman.
Sekretaris Kadisdikbud H. Warsim mewakili Kadisdikbud H.Suwarna, mengungkapkan, mengingat anggaran untuk tahun ajaran 2016/2017 akan berakhir, maka penting untuk mempertemukan seluruh kepala sekolah SD dan SMP sekabupaten Subang.
Bertujuan untuk mempersiapkan diri menuju laporan BPK (Badan Pengelola Keuangan) yang sebelumnya Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menuju ke tahap Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Dikatakan Imas kegiatan seperti ini memang sangat penting, karena Kabupaten Subang saat ini sedang berusaha dan sangat menginginkan WTP, karena WDP tentu hasil belum maksimal.
“Makanya kita harus paham dulu pola dan syarat agar menjadi WTP ini, pahami dulu semuanya, apalagi kalau saja tahun kemarin kita dicleamer maka sudah tentu Subang bangkrut,” begitu ungkap Imas. Alhamdulillah dengan motekar ini, karena saya tidak mau kalah dengan Kabupaten lain, walaupun baru sebentar banyak sekali capaian serta raihan sudah kita raih,” lanjutnya.
Imas menegaskan jika saja dulu Bupati dan semua stakeholder tidak betul-betul bersinergi maka semuanya akan sia-sia kembali.
Warsim melaporkan asett yang dimiliki Disdikbud pada saat ini sebesar Rp.1,3 triliun yang terdiri dari tanah, gedung bangunan, dan aset tata kelola dan aset lainnya.
“Untuk aset dari dana Bos sebesar 186 milyar, dan saat ini Disdikbud sedang berupaya mengesahkan Bos kepada bendahara umum daerah dan sedang inventarisasi ulang data milik daerah,”ungkapnya.
Selain itu, Disidikbud akan melakukan pembinaan langsung kepada para kepala sekolah mengenai pelaporan dan tata kelola serta pelayanan.
“Saat ini baru selesai 12 kecamatan yang telah melaksanakan pembinaan, diharapkan setelah ini bisa mempersatukan komitmen bersama untuk memberikan kontribusi terbaik agar tercapai opini BPK WTP,” tandasnya.
Dalan workshop ini juga diserahkan kendaraan operasional roda dua untuk para UPTD secara simbolis. (RN)
