Artikel, JPMN – Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia mengadopsi sistem “Demokrasi Terpimpin” yang memberikan kekuasaan besar kepada presiden. Sistem ini dirancang untuk mengatasi kekacauan politik yang terjadi pada era demokrasi liberal sebelumnya. Di bawah Demokrasi Terpimpin, Soekarno memiliki kendali penuh atas arah politik negara, dan partai-partai politik, termasuk PKI, memainkan peran penting dalam pemerintahan.
PKI mendapatkan dukungan kuat dari Soekarno dan menjadi salah satu kekuatan utama dalam politik Indonesia saat itu. Salah satu gagasan penting yang dipromosikan oleh Soekarno adalah Konsepsi NASAKOM, yaitu kolaborasi antara tiga kekuatan besar: Nasionalis (kaum nasionalis), Agama (kelompok berorientasi agama), dan Komunis (PKI). NASAKOM dianggap sebagai jalan untuk menyatukan berbagai kelompok yang berbeda ideologi demi stabilitas nasional dan pembangunan negara.
Namun, kedekatan Soekarno dengan PKI menimbulkan kekhawatiran di kalangan militer. Pengaruh PKI yang semakin besar, terutama dalam pemerintahan dan organisasi massa, membuat militer merasa terancam. Banyak petinggi militer melihat PKI sebagai ancaman terhadap keamanan dan stabilitas nasional, serta potensi ancaman bagi peran militer dalam politik.
Ketegangan antara militer dan PKI, yang di bawah payung Demokrasi Terpimpin dan NASAKOM semakin mencolok, menjadi salah satu faktor yang memicu peristiwa G30S/PKI, yang akhirnya mengakhiri masa Demokrasi Terpimpin dan membuka jalan bagi Orde Baru di bawah Soeharto.
