Jakarta, JPMN – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa sebanyak 184 daerah telah mengajukan usulan pembangunan Sekolah Rakyat. Antusiasme dari pemerintah daerah terhadap program ini sangat tinggi, mengingat manfaatnya bagi pemerataan pendidikan di berbagai wilayah.
“Kalau yang 184 sudah siap lahannya. Justru itu usulan daerah-daerah,” ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (24/3/2025).
Pemerintah pusat akan turut membantu dalam proses rekrutmen guru untuk Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Program ini menjadi salah satu prioritas pemerintah, mengingat dukungan luas dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah.
“Sekolah Rakyat dibangun oleh Bapak Presiden, kemudian kita juga akan membantu rekrutmen gurunya. Selain itu, kita juga berkomunikasi dengan pemerintah daerah, dan saat ini sudah ada 53 daerah yang benar-benar siap,” tambah Tito.
Sementara itu, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menyampaikan bahwa terdapat dua opsi dalam penempatan guru di Sekolah Rakyat. Guru dapat ditempatkan melalui penugasan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) atau melalui guru yang telah memiliki sertifikat pendidikan profesi.
Lebih lanjut, Syaifullah menjelaskan bahwa rencana perekrutan guru serta penentuan kurikulum Sekolah Rakyat saat ini telah mencapai tahap finalisasi. Proses ini dikoordinasikan oleh satuan tugas yang dipimpin oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti.
Gus Ipul, sapaan akrab Syaifullah Yusuf, memastikan bahwa tata kelola Sekolah Rakyat tidak akan menimbulkan kesenjangan dengan sekolah lainnya. Hal ini dikarenakan pengelolaan Sekolah Rakyat dilakukan secara lintas kementerian untuk memastikan efektivitas dan keseragaman dalam pelaksanaannya.
Dengan langkah ini, diharapkan Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi nyata dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
